Lumpia merupakan makanan khas yang berasal dari daerah

Lumpia merupakan makanan khas yang berasal dari daerah​

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Dasar

Jawaban:

lumpia merupakan jajanan tradisional khas Tionghoa dan merupakan kan kuliner khas dari Semarang

Penjelasan:

selain rasanya yang enak dan murah, lumpia juga memiliki isian yang sehat. biasanya terdiri dari sayuran segar, rebung, telur, daging, maupun makanan laut

Pertanyaan Baru di PPKn

---

10 Contoh tindakan hukum pemerintah

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Hukum pemerintah adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, aturan yang turut menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat dan diatur oleh badan-badan yang berwajib. Pelanggaran mana yang dilanggar dalam peraturan tersebut memiliki resiko diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Pembahasan:

Hukum pemerintah diberlakukan dalam daerah atau lingkup terbatas tergantung pada tiap daerah. Hukum yang ditetapkan dibuat oleh badan yang berwajib, peraturan hukum diatur dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait yang berwenang. Jadi tidak setiap individu atau lembaga bebas memiliki hak dan kewenangan dalam membuat sebuah produk hukum, dimana yang diperbolehkan hanyalah badan-badan dan lembaga-lembaga resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan pada kesepakatan yang membuatnya.

Demi menjaga peraturan, hukum tetap dapat berlangsung secara terus menerus dan bisa diterima oleh masyarakat serta hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, dan tujuan utama dari adanya hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam dan untuk masyarakat serta hukum itu sendiri harus berdasarkan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang cukup baik di kalangan masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, saling mengisi, dan harmonis.

Contoh-contoh tindakan hukum pemerintah adalah

1. Peraturan atau hukum yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas. Yang jika dilanggar akan berimbas pada sanksi tilang.
2. Peraturan tentang pencurian, perampokan dan segala macam bentuk perampasan dapat dikenakan sanksi penjara dan lain sebagainya.
3. Hukum tentang adat dan kebiasaan pada daerah tertentu, yang tentu saja jika dilanggar akan menimbulkan sanksi sosial.
4. Peraturan tentang membuang sampah, baik itu limbah maupun sampah rumah tangga.
5. Hukum yang mengatur tentang penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya.
6. Hukum perdata, hukum perkawinan, hukum perceraian.
7. Hukum tentang kepemilikan senjata api.
8. Hukum yang mengatur tentang pajak, baik pajak penghasilan, maupun pajak bangunan.
9. Hukum yang mengatur tentang ekpor-impor.
10. Peraturan tentang kepemilikan obat dan barang yang dilarang.

Pelajari Lebih lanjut :

• Materi tentang contoh kasus hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link
• Materi tentang pelaksanaan hukum dapat dipelajari pada link
• Materi tentang jenis hukum yang ada di Indonesia dapat dipelajari pada link

Detail Jawaban

Kelas : 10

Mapel : PPKn

Bab : 2- Sistem hukum dan peradilan Nasional

Kode : 10.9.2

#AyoBelajar

#SPJ2

---

Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan hierarki Permen dibandingkan dengan Perda

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden atau PP
6. Peraturan Daerah Provinsi atau disebut juga Perda Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebut juga dengan Perda Kabupaten.

Pembahasan :

Hierarki peraturan di Indonesia dimuat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan secara tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, norma yang mengikat secara umum, dan kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tolak ukur untuk menentukan hierarki Permen atau Peraturan Menteri adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian atau penyerahan dari peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang berkedudukan lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal juga secara teoritik sebagai peraturan kebijakan. Yaitu merupakan suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur, mengikat dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.

Pelajari Lebih Lanjut :

• Materi tentang hierarki hukum dapat dipelajari pada link
• Materi tentang urutan hierarki hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link
• Materi tentang arti hukum di Indonesia dapat dipelajari pada link

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PPKn

Bab : 3- Ketaatan Peraturan perundang-undangan

Kode : 8.9.3

#AyoBelajar

#SPJ2

---

Tolong dijawab ya kak

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

15.C.struktur masyarakat

16.B.papua

17.B.nias

18.A.500

19.A.rerukun alur waris

20.C.ekslusivisme

21.A.Toleransi

---

Jelaskan ancaman yang terjadi di Indonesia yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia

PPKn, Sekolah Dasar

Jawaban:

Ancaman dari dalam negeri, yaitu:

• Pemberontakan bersenjata.

• Aksi kekerasan yang berbau SARA.

• Konflik horisontal.

• Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)

• Aksi teror.

• Sabotase.

Penjelasan:

Semoga Membantu ):v

---

Bagaimana bangsa Indonesia menjadi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan harus dilestrarikan ?​

PPKn, Sekolah Dasar

cara menjaga kekayaan alam indonesia

Menghemat penggunaan air.

Menjaga kebersihan lingkungan.

Mendaur ulang barang-barang bekas.

Mematikan lampu jika tidak digunakan.

Menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Menanam tanaman.

Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi.