Breaking News

negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik””. pernyataan tersebut bunyi… uud 1945

negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik””. pernyataan tersebut bunyi… uud 1945

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

pasal 1 ayat (1) undang undang dasar 1945 menyatakan “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”

Pertanyaan Baru di PPKn


Tuliskan nilai nilai pancasila yang ada pada masa sejarah awal​

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.


4. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala Negara adalah… a. Membentuk kabinet menteri
b. Membahas rancangan undang-undang APBN
c. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
d. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
e. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

bantu jawab ya kak :v

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Tugas dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang paling tepat adalah memberikan pengampunan terhadap terpidana kasus narkoba (memberikan pengampunan = Amnesti). Definisi sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan memiliki perbedaan, dibawah ini saya jelaskan.

Pembahasan

Presiden sebagai kepala negara adalah salah satu simbol resmi dan identitas negara dimata internasional, sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah tugas presiden yang dibantu dengan wakil presiden dan kementerian negara menjalankan tugas eksekutif pemerintah sehari-harinya.

Tugas presiden sebagai kepala negara telah dijelaskan dalam UUD 1945, berikut ini tugas-tugas presiden sebagai kepala negara :

  • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
  • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).
  • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).
  • Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
  • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
  • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).
  • Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
  • Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).
  • Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).

Pelajari lebih lanjut

  1. Materi tentang kewenangan presiden sebagai kepala negara
  2. Materi tentang kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah
  3. Materi tentang kewajiban presiden sebagai kepala negara

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PPKN

Bab : Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Kode : 8.9.4

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3


Sikap yang sesuai gambar kepala banteng

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Berikut ini sikap yang sesuai dengan gambar kepala banteng (sila ke 4) :

  • Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama atau untuk menyelesaikan masalah menyangkut kepentingan bersama.
  • Menghargai setiap pendapat yang dikemukakan dalam diskusi/rapat, mendengarkan dengan baik pendapat orang lain.
  • Melakukan pemilihan ketua kelas atau ketua organisasi.
  • Tidak memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain.
  • Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada.
  • Mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan atau pribadi.

Pembahasan

Yang dimaksud dengan sikap sesuai dengan gambar kepala banteng adalah sikap /perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Nilai- nilai yang terkandung dalam sila ke4 ini yaitu nilai musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan.

Pentingnya nilai yang terkandung dalam sila ke 4 ini adalah :

  • Untuk mempererat tali silaturahmi,
  • Menyelesaikan permasalahan dengan skala besar untuk menghindari potensi konflik yang terjadi.
  • Menghidupkan semangat demokrasi dalam negara.
  • Sebagai landasan untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia terutama hak kebebasan menyampaikan, dan mengemukakan pendapat.

Pelajari lebih lanjut

  1. Materi tentang makna yang terkandung dalam sila ke 4
  2. Materi tentang empat nilaj yang terkandung dalam sila ke 4
  3. Materi tentang contoh penerapan sila ke 4

Detil jawaban

Kelas: SMP

Mapel: PPKN

Bab; Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Dasar negara.

Kode:-

#AyoBelajar #SPJ2


Zanuar diberi amanat untuk menyampaikan bingkisan kepada korban banjir. hal ini Zanuar sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang ke… -bantu jawab-
#tysm​

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

sila ke 3

Penjelasan:

maaf kalau salah

Jawaban:

sila ke 3

Penjelasan:

karena Zanuar meneladani sikap persatuan. Dan bunyi sila ke 3 adalah persatuan Indonesia


Sebutkan urusan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Berikut ini urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian:

– Urusan nomenklatur yang telah diatur dalam UUD 1945 seperti urusan dalam negeri dan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara

– Urusan wilayah pemerintahan yang telah disebutkan dalam UUD 1945, urusan keagamaan, hukum, pendidikan, sosial budaya, perindustrian, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi

– Urusan yang memiliki kaitan dengan program pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan daerah, wilayah dan tata kota, Badan Usaha Milik Negara, aparatur negara, investasi, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Pembahasan

Yang dimaksud kementerian disini adalah adalah lembaga pemerintah negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan langsung bertanggung jawab pada Presiden.

Tugas kementerian negara telah dijelaskan dalam UU no 38 tahun 2008 , dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kementerian negara memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan negara.

Ada 3 besaran urusan pemerintahan yaitu penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi, program pemerintahan.

Tugas dan wewenang serta pengangkatan menteri ada sebagian di UUD 1945 pasal 17 ayat 1, 2 dan 3

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Berapa jumlah kementerian negara

Materi tentang apa fungsi kementerian negara

Materi tentang

Detil jawaban

Kelas : SMP

Mapel : PPKn

Bab : Lembaga Negara

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

Baca Juga  Jelaskan bunyi pasal 17 uud negara republik Indonesia tahun 1945