Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut adalah bunyi dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut adalah bunyi dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Pasal “18 B UUD 1945”

Penjelasan:

Pernyataan diatas merupakan pernyataan

dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B UUD 1945. Pasal tersebut

Pernyataan diatas merupakan pernyataan menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional dan perkembangan masyarakat.

Pembahasan:

Pemerintah Indonesia memiliki basis aturan yg bertenaga buat merealisasikan

proteksi sosial terhadap rakyat aturan istinorma. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan istinorma dan hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hayati & sinkron menggunakan perkembangan rakyat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur pada undang-undang. Frase diatur pada undang-undang menampakan bahwa wujud pengakuan & penghormatan terhadap rakyat aturan istinorma & hak-hak tradisionalnya. itu dilakukan bukan menggunakan

undang-undang baru. Artinya,

pengaturannya nir mensyaratkan adanya

satu undang-undang spesifik mengenai

pengakuan tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan undang-undang yg telah terdapat. Hampir seluruh undang-undang yg mengatur tanah & kekayaan alam sudah

mengatur pengakuan & penghormatan

terhadap eksistensi & hak-hak rakyat aturan istinorma

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Angka (33) menyatakan Masyarakat Hukum Adat merupakan Sekelompok orang yg secara turun-temurun bermukim pada

daerah geografis eksklusif pada Negara

Kesatuan Republik Indonesia lantaran adanya ikatan dalam berdari usul leluhur, interaksi yg bertenaga menggunakan tanah, daerah, asal daya alam, mempunyai

pranata pemerintahan istinorma, & tatanan aturan istinorma pada daerah adatnya sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, telah terdapat beberapa regulasi terkait Masyarakat Hukum Adat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No. 8 tahun 2018 mengenai Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat pada Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No 14 mengenai 2018 mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.

Pertanyaan Baru di PPKn

---

OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK beberapa waktu terakhir melibatkan beberapa Kepala Daerah, berikut ini:

a. Apa tanggapan Anda sebagai mahasiswa melihat fenomena ini?

b. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa agar korupsi dapat segera hilang

dari Indonesia?​

PPKn, Sekolah Menengah Atas

1. Tanggapan saya mengenai OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melibatkan berbagai pejabat pemerintahan yaitu sangat bagus. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merajalela dikalangan pejabat pemerintahan. Apabila OTT tidak terjadi atau dilaksanakan maka masyarakat tidak akan tau betapa bobroknya birokrasi di Indonesia saat ini.
2. Menurut saya, korupsi tidak akan pernah hilang di muka bumi selama nafsu keserakahan pada manusia masih ada. Namun, tindakan korupsi masih bisa dikurangi atau dikendalikan dengan beberapa hal, yaitu membuat hukum yang tegas dan kejam terhadap koruptor dan membuat alat keamanan negara atau polisi menjadi lebih kuat, tegas, dan antisuap. Apabila hal tersebut diterapkan, maka tindakan korupsi di Indonesia berpotensi akan menjadi lebih terkendali atau berkurang. Hal ini karena nafsu yang ada pada manusia dapat dikendalikan apabila terdapat semacam barier atau penghalang yang menghalangi nafsu yang ada didalam hati manusia terealisasikan dalam bentuk tindakan.

Pembahasan

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat jahat dan tidak bermoral. Pelaku korupsi yang disebut koruptor dapat dilakukan siapa saja. Apabila yang melakukan tindakan korupsi merupakan kalangan atas seperti pejabat pemerintahan, maka hal itu dapat menjadi perhatian penuh. Hal ini karena pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai pemimpin dalam memenuhi hayat hidup banyak orang dibawahnya. Karena itu, diperlukan suatu hukum yang tegas, kejam, dan kuat dalam mengendalikan pejabat agar tidak melakukan tindakan korupsi. Adapun fakta yang terjadi sekarang, kebanyakan pejabat pemerintah yang menjadi pelaku korupsi hanya mendapat hukuman yang relatif ringan dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena akar busuk yang masih menancap kuat di dalam birokrasi menghalangi penegakan hukum yang adil di Indonesia saat ini

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut mengenai

• Materi mengenai OTT melalui link 
• Materi mengenai KPK melalui link
• Materi mengenai contoh kasus korupsi melalui link

#AyoBelajar

#SPJ4

---

Jelaskan teorinya Jeremy Bentham terkait dengan kemanfaatan/utilitiarisme.

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap

---

No 1. 2. 3. dst Contoh Ormas Terlarang Akibat yang bisa di timbulkan Di bidang Ideologi Di bidang Politik​

PPKn, Sekolah Menengah Atas

HTI dan PKI adalah contoh ormas terlarang. Akibat kehadiran ormas ini adalah adanya gagasan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain

SEMOGA MEMBANTU

---

Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. pentingnya dasar bagi suatu negara adalah untuk

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

mengatur warga masyarakat itu sendiri

Penjelasan:

Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan.

---

Berapa banyak provinsi dan kota administratif yang dimiliki indonesia

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 dan 98 kota. Ditotal ada 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Berikut daftar kabupaten yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua.