Breaking News

Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk …

Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk …

Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah PertamaPinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Jawaban: Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas.

Penjelasan: Pinjaman daerah jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, meliputi pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pertanyaan Baru di PPKn


Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut adalah bunyi dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Pasal “18 B UUD 1945”

Penjelasan:

Pernyataan diatas merupakan pernyataan

dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B UUD 1945. Pasal tersebut

Pernyataan diatas merupakan pernyataan menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional dan perkembangan masyarakat.

Pembahasan:

Pemerintah Indonesia memiliki basis aturan yg bertenaga buat merealisasikan

proteksi sosial terhadap rakyat aturan istinorma. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan istinorma dan hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hayati & sinkron menggunakan perkembangan rakyat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur pada undang-undang. Frase diatur pada undang-undang menampakan bahwa wujud pengakuan & penghormatan terhadap rakyat aturan istinorma & hak-hak tradisionalnya. itu dilakukan bukan menggunakan

undang-undang baru. Artinya,

pengaturannya nir mensyaratkan adanya

satu undang-undang spesifik mengenai

pengakuan tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan undang-undang yg telah terdapat. Hampir seluruh undang-undang yg mengatur tanah & kekayaan alam sudah

mengatur pengakuan & penghormatan

terhadap eksistensi & hak-hak rakyat aturan istinorma

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Angka (33) menyatakan Masyarakat Hukum Adat merupakan Sekelompok orang yg secara turun-temurun bermukim pada

daerah geografis eksklusif pada Negara

Kesatuan Republik Indonesia lantaran adanya ikatan dalam berdari usul leluhur, interaksi yg bertenaga menggunakan tanah, daerah, asal daya alam, mempunyai

pranata pemerintahan istinorma, & tatanan aturan istinorma pada daerah adatnya sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, telah terdapat beberapa regulasi terkait Masyarakat Hukum Adat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No. 8 tahun 2018 mengenai Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat pada Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No 14 mengenai 2018 mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.


Berapa banyak provinsi dan kota administratif yang dimiliki indonesia

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 dan 98 kota. Ditotal ada 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Berikut daftar kabupaten yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua.


Suku suku bangsa yang tersebar di indonesia merupakan warisan tema mozaik​

PPKn, Sekolah Dasar

Jawaban:

suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah indonesia merupakan salah satu warisan sejarah bangsa. persebaran suku bangsa bangsa indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, perdagangan laut, kedatangan para penjajah di indonesia.

Penjelasan:

#S E M O G A    M E M B A N T U  (:


. sebutkan tujuan hukum agraria nasional. ada 3 yaitu sebutkan :

PPKn, Sekolah Menengah Pertama

Tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan tujuan dari UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UUPA, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dimaksudkan di atas, maka dalam bidang keagrariaan perlu mengadakan:

1. Kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Menyederhanakan hukum agraria, dan menghilangkan sifat dualisme.

3. Memberikan jaminan kepastian hukum dari apa yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.


Hubungan polstranas dengan polstrahankamnas​

PPKn, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

1. PENGERTIAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi, mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Baik dari luar maupun dari dalam yang bisa membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta tujuan perjuangan bangsa.

2. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH HANKAMNAS

a. Kepentingan HANKAMNAS adalah mengamankan jalannya Pembangunan Nasional.

b. Tujuan HANKAMNAS adalah menjamin keamanan dalam negeri dan turut serta memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

c. Kebijaksanaan HANKAMNAS adalah mencegah dan menangkal gangguan terhadap keamanan dalam negeri, menangkal perang dalam berbagai bentuk dan perwujudannya yang mungkin ditujukan terhadap Negara Republik Indonesia.

d. Strategi yang ditempuh adalah membangun kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan meniadakan kerawanannya dengan membangun ABRI dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup, serta polri yang mampu membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan dalm pembangunan Hankamnas

Penjelasan:

#S E M O G A       M E M B A N T U (: